Merge Pdf Online Scanner Managing Get Ilovepdf Com Tool Lines Apps

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPRHabiburokhman mengaku kaget mendapat informasi bahwa pimpinan komisinya diduga ikut menjadi sasaran penyadapan.

Diketahui, sebelumnya, Polri telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus penyadapan tanpa prosedur, di mana sejauh ini semuanya merupakan anggota kepolisian.

“Ya kita juga gimana ya, apa namanya, agak kaget juga dapat info seperti itu, ya. Kayak pimpinan Komisi III ikut disadap,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Habiburokhman mengatakan, selama ini anggota Komisi III kerap menyampaikan pandangan positif dan membela pihak yang kini dikaitkan dengan persoalan tersebut. Karena itu, dia memilih menunggu perkembangan kasus sebelum mengambil sikap lebih jauh.

“Kalau teman-teman ikuti bagaimana selama ini kami ya, selalu berpendapat baik, membela yang bersangkutan dan lain sebagainya. Ada peristiwa seperti ini ya kita lihat nanti perkembangan bagaimana,” katanya.

Meski begitu, dia mengaku kecewa jika informasi penyadapan terhadap pimpinan Komisi III tersebut benar dan dilakukan secara ilegal.

“Tapi kalau memang kami disadap ya secara ilegal ya, disadap secara ilegal ya, tentu kami kecewa,” tegasnya.

Terkait dugaan penyadapan yang disebut-sebut mengarah pada makar, Habiburokhman meminta penyidik tidak terburu-buru menyimpulkan motif di balik tindakan tersebut.

Menurut dia, penyidik harus mengungkap apakah penyadapan dilakukan untuk kepentingan pribadi atau berkaitan dengan konstelasi politik.

“Ya kita lihat ya, dalam tindak pidana itu kan ada peristiwanya dan ada motifnya. Nah kita tunggu para penyidik apa motifnya,” kata dia.

Dia mempertanyakan apakah penyadapan tersebut hanya bertujuan membaca peta kekuasaan dan mengamankan posisi atau jabatan, atau justru berkaitan dengan kepentingan politik yang lebih luas.

“Apakah nih ya, apakah hanya misalnya membaca peta, mengamankan diri dan posisi dan jabatannya? Atau ada yang lebih jauh lagi, misalnya terkait konstelasi politik, aspirasi politik yang bersangkutan, sikap politik yang bersangkutan, gitu kan ya,” tuturnya.

Habiburokhman juga menyinggung persoalan insubordinasi atau tindakan tidak mematuhi pimpinan. Dia menyebut kultur militer dan kepolisian memiliki kesamaan dalam memandang persoalan tersebut.

“Tentara dan kepolisian itu kan punya kultur yang kurang lebih sama. Namanya insubordinasi itu sangat-sangat sensitif, ya,” ujarnya.

Menurut dia, penyadapan terhadap pimpinan dapat memunculkan penilaian serius, termasuk dugaan mengarah pada makar. Namun, penentuan unsur pidana dan motif tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan.

“Jadi wajar kalau ada yang mengatakan wah ini ngarahnya ke makar. Tapi kalau kami orang hukum, kita tunggu proses hukumnya yang sedang berjalan,” katanya.

Komisi III, lanjut dia, akan berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar perkara tersebut ditangani secara cepat, terbuka, transparan, dan profesional.

Terkait desakan masyarakat agar penyidik mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor di balik penyadapan, Habiburokhman menyatakan kepercayaannya kepada Kapolri.

“Ya Pak Suyudi pasti lakukan tugasnya dengan baik, kita percaya, ya,” tandasnya.