Ra888 Menyediakan Pengalaman Mengoptimalkan Judi Bermain Di Satu Memilih

Liputan6.com, New Delhi - Ribuan demonstran turun ke jalan di New Delhi, ibu kota India, untuk menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) India menyusul perubahan daftar pemilih yang menurut pihak oposisi menguntungkan partai berkuasa pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Pemimpin Partai Kongres Nasional India Rahul Gandhi memimpin demonstrasi pada Minggu (1/11/2026). Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari gelombang protes selama lebih dari sebulan terakhir yang mempersoalkan pembaruan daftar pemilih serta kinerja Ketua Komisi Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar.

Menurut laporan Al Jazeera, partai-partai oposisi menuding pembaruan daftar pemilih yang menghapus lebih dari 130 juta nama itu lebih banyak merugikan umat Islam dan kelompok minoritas lainnya. Kelompok-kelompok tersebut dinilai cenderung tidak mendukung Partai Bharatiya Janata (BJP), partai nasionalis Hindu pimpinan Modi.

Komisi Pemilihan Umum India membantah tuduhan bahwa pihaknya memihak partai tertentu. Lembaga tersebut menyatakan bahwa warga yang namanya keliru dihapus dari daftar pemilih dapat mendaftarkan diri kembali.

Sementara itu, BJP menuduh partai-partai oposisi justru melemahkan demokrasi dengan mempersoalkan prosedur pemilu yang sah. Pemilu berikutnya di India dijadwalkan berlangsung pada 2029.

Menjelang demo, pihak berwenang memperketat pengamanan dan mengumumkan pengalihan arus lalu lintas sebelum massa bergerak dari pusat New Delhi menuju Ramlila Maidan, sebuah lapangan bersejarah.

Ratusan polisi, sebagian di antaranya membawa tongkat dan perisai, dikerahkan di sekitar lokasi demonstrasi bersama kendaraan pengendali kerusuhan. Para demonstran mengibarkan bendera India dan bendera partai, sementara para pemimpin oposisi menaiki jip beratap terbuka.

Menteri Kesehatan India Jagat Prakash Nadda mengecam demonstrasi tersebut dengan menyebutnya sebagai "sandiwara yang dirancang dengan matang".

"Apa yang terjadi hari ini di Ramlila Maidan bukanlah bentuk penghormatan terhadap demokrasi," kata Nadda kepada kantor berita ANI.

"Ini merupakan persekongkolan yang sengaja dirancang untuk menjerumuskan negara ke dalam kekacauan, semuanya atas nama demokrasi."

Sejak akhir September, partai-partai oposisi, organisasi mahasiswa, dan Cockroach Janta Party yang dipimpin kelompok anak muda hampir setiap hari menggelar demonstrasi untuk mendesak Kumar mundur dari jabatannya.

Gelombang protes bermula setelah dua wakil Kumar menyampaikan kekhawatiran mengenai perubahan daftar pemilih, prosedur pendaftaran pemilih, dan sistem digital yang digunakan.

Para analis menilai demonstrasi tersebut, bersama meningkatnya dukungan terhadap oposisi, menjadi krisis politik paling serius yang dihadapi Modi sejak menjabat sebagai perdana menteri pada 2014.