Download Internet Beginning Reviews Download Latest Institute Roster Unblocked

Liputan6.com, Jakarta - Polri menerbitkan laporan untuk mendalami dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Suyudi mengungkapkan, Bareskrim Polri tengah menyelidiki kemungkinan adanya perbuatan atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah.

“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi.

Menurut Suyudi, penyelidikan dugaan makar dilakukan secara terpisah dari perkara penyadapan ilegal yang telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Polisi masih menelusuri kemungkinan adanya perintah atau tujuan tertentu di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lainnya.

“Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan/atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah,” ujarnya.

Suyudi menegaskan, penyidik belum dapat menyimpulkan bahwa dugaan penyadapan ilegal tersebut merupakan bagian dari upaya menggulingkan pemerintah.

Menurutnya, dugaan makar harus dibuktikan berdasarkan unsur tindak pidana dan alat bukti yang ditemukan selama penyelidikan.

“Hingga saat ini, dugaan perbuatan dan/atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar dugaan penyadapan ilegal tidak langsung dikaitkan dengan tindak pidana makar tanpa pembuktian yang memadai.

“Oleh karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” tegas Suyudi.

Dalam penyelidikan kasus penyadapan, polisi memfokuskan pemeriksaan pada asal perintah, tujuan penyadapan, serta keterangan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut.

Dalam perkara ini, empat orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi pemberi perintah sekaligus penerima akhir hasil penyadapan.

“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ungkap Suyudi.

Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik dan lampiran laporan polisi.

Penyidik juga mengungkap dugaan penggunaan jalur internal yang disebut jalur atensi. Melalui jalur tersebut, penyadapan diduga berlangsung tanpa memenuhi prosedur resmi.

Sasaran dugaan penyadapan mencakup Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, pejabat pemerintah, anggota DPR, tokoh politik, KPK, kejaksaan, internal Polri, aktivis, hingga mahasiswa.

Dalam perkara penyadapan, penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang memiliki ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.